Gesekan BPJS Kesehatan dan Ikatan Fisioterapi Indonesia Berlangsung Sejak 2014

Foto bangunan kantor BPJS cabang, sumber gambar dari google.com

Rabu (25/7) lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerbitkan peraturan baru yang menuai kontroversi. Peraturan baru ini mencakup tiga layanan kesehatan, dimana salah satu di antaranya meliputi tindakan fisioterapi. Dalam peraturan terbaru ini disebutkan, BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung tindakan fisioterapi sebanyak dua kali dalam sepekan. Padahal, setiap pasien fisioterapi memiliki kebutuhan tindakan yang berbeda, sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing.

Rupanya ini bukan kali pertama BPJS Kesehatan menuai kontroversi terhadap layanan fisioterapi di Indonesia. Tahun 2014 lalu, BPJS Kesehatan menghapus layanan fisioterapi dan menggantikannya dengan rehabilitasi medik. Sehingga pasien yang dirujuk oleh dokter spesialis untuk menerima tindakan fisioterapi diharuskan melewati dokter rehabilitasi medik terlebih dahulu. Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), Ali Imron, menilai keputusan ini merupakan salah kaprah dari pihak BPJS. 

“BPJS berpemahaman bahwa dokter rehabilitasi medis itu atasannya fisioterapis, padahal keduanya merupakan ranah yang berbeda, profesi yang berbeda. Pandangan yang salah itu kemudian berlanjut hingga hari ini,” ungkap Ali Imron, Sabtu (28/7).

Imron menambahkan, pihak IFI telah melakukan klarifikasi sejak awal penerbitan keputusan di tahun 2014, tetapi menemukan jalan buntu karena pihak BPJS Kesehatan tidak kunjung mengubah aturan yang dinilai kontroversial ini.

Bagi Imron, alur layanan kesehatan yang berbelit-belit inilah yang kemudian menyebabkan pemborosan dan pengeluaran membengkak di tubuh BPJS Kesehatan. Angka pengeluarannya bahkan mencapai triliunan rupiah. Namun alih-alih melakukan reformasi alur layanan, BPJS justru memangkas jumlah layanan yang diterima pasien. 

“Pendekatan yang keliru kemudian dibuat prosedur yang panjang, sehingga terjadilah pemborosan. Karena terjadi pemborosan, maka BPJS merasa pembayaran di rehabilitasi media yang dianggap sama dengan fisioterapi itu menjadi membengkak. Selama tiga tahun, angka pengeluarannya mencapai triliunan untuk seluruh Indonesia,” papar Imron. 

“Karena nilainya dianggap besar dan menyebabkan defisit, BPJS memutuskan untuk mengurangi layanan. Namun pihak BPJS tidak mau memotong prosedurnya, malah mengurangi hak masyarakat dengan membatasi kunjungan,” sambungnya.

Imron menegaskan, seharusnya prosedur yang menimbulkan high cost itulah yang dipotong, bukan memangkas hak masyarakat dalam mendapatkan layanan. Solusi ini sempat ditawarkan IFI lewat mediasi di hadapan Direktur BPJS, namun tidak diterima dan tetap kukuh melaksanakan aturan sesuai persepsi BPJS. 

“Apa yang dilakukan BPJS ibaratnya seperti memotong dosis obat yang semestinya dua menjadi satu. Akibatnya, proses penyembuhan pasien menjadi terhambat dan bertambah lama,” tutup Imron.

Penulis : Rerre Adisty
Editor   : Wahyu Physio

Posting Komentar

0 Komentar