Seperti Inilah Isi Aturan Baru BPJS Kesehatan

Mulai tanggal 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan tiga aturan baru sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terdapat tiga poin utama dalam tiga peraturan ini, yaitu (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, serta (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
Penerbitan peraturan ini berdasar pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi, dan efektivitas jaminan kesehatan.
Nopi Hidayat selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan memaparkan, hal ini dilakukan sebagai tindak lanut dari Rapat Tingkat Menteri di awal 2018 mengenai sustainabilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.
Seperti dipaparkan dalam situs resmi BPJS Kesehatan, Nopi menuturkan, yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan di sini ialah sesuai dengan kutipan penjelasan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22, bahwa luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
“Perlu kami tekankan bahwa dengann diimplementasikan tiga peraturan ini bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” ungkap Nopi.
Muhammad Irfan, Sekretaris Jenderal Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) mengaku menyayangkan keputusan yang diambil oleh BPJS Kesehatan. Baginya, jika memang aturan baru ini diambil berdasarkan kondisi BPJS yang sedang defisit, semestinya langkah yang diambil ialah memangkas alur yang berbelit-belit, bukan mengurangi dosis perawatan pasien.
“Jika peraturan baru ini dilatarbelakangi faktor efisiensi, maka bukan dengan cara mengurangi hak pasien atau mengurangi dosis pasien. Selama ini ada proses yang terlalu boros yang seharusnya pasien dari dokter spesialis dapat langsung ke fisioterapi, malah harus ke spesialis lain terlebih dahulu,” tutur Irfan.
Pemborosan alur yang dimaksud Irfan yakni peraturan BPJS Kesehatan dimana pasien yang telah mendapat perawatan dari dokter spesialis harus memperoleh tindakan dari dokter rehabilitasi medik terlebih dahulu, baru kemudian mendapat perawatan dari fisioterapi. Peraturan yang berlangsung sejak 2014 ini dinilai memberatkan pasien dan membuat alur layanan kesehatan menjadi berbelit-belit.
“Pemborosan inilah yang kami usulkan untuk diganti. Berikan pilihan kepada pasien untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan. Tidak semua pasien fisioterapi itu harus ke dokter rehabilitasi medik dulu. Kalau mereka ingin ke dokter rehabilitasi medik, silakan saja, tetapi kalau mereka perlu ke fisioterapi, dipersilakan langsung ke fisioterapi. Dengan alur seperti ini, biayanya pun tidak terlalu tinggi,” tegas Irfan.

Posting Komentar

0 Komentar