Protes Aturan Baru BPJS Kesehatan, Ikatan Fisioterapi Indonesia Temui Anggota DPR


Protes yang dilayangkan Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) terhadap aturan baru BPJS Kesehatan terus bergulir. Pasca melakukan mogok untuk layanan BPJS di rumah sakit, sejumlah perwakilan IFI telah menemui sejumlah pihak terkait untuk meminta keadilan, salah satunya dengan perwakilan anggota DPR dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Kepada perwakilan anggota DPR, perwakilan IFI menuntut adanya pencabutan surat edaran BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan, baik bagi para fisioterapis maupun pasien. Seperti telah banyak diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan menerbitkan aturan baru bagi tiga layanan kesehatan, salah satunya fisioterapi. Dalam aturan baru ini, BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung maksimal dua kali layanan fisioterapi dalam sepekan, sehingga apabila pasien menerima tindakan fisioterapi lebih dari batas tanggungan BPJS, pasien harus mengeluarkan biaya dari kantong pribadi. 

“Kami sudah melakukan diskusi dengan perwakilan anggota DPR mengenai pencabutan surat edaran BPJS Kesehatan, yang nantinya hal ini akan diteruskan ke pimpinan DPR melalui Komisi 9 yang menangani BPJS. Prosesnya akan terus kami follow up, karena saat ini posisinya sedang reses,” ungkap Rendy Hardiansyah selaku perwakilan Sekretariat IFI, Kamis (2/8). “Kami juga sudah berdiskusi dengan sekjen perhimpunan dokter spesialis lainnya yang juga menyampaikan hal serupa dengan Sekjen IFI.”

Mengenai aksi mogok para fisioterapis, Rendy memaparkan, pihaknya akan menyerahkan kembali keputusannya ke daerah masing-masing. Para fisioterapis juga disarankan untuk melakukan proses negosiasi dengan pihak rumah sakit agar dapat mencapai kesepakatan yang adil, terutama bagi para pasien. Untuk sementara, pasien BPJS akan dialihkan ke sejumlah klinik mandiri yang disiapkan IFI untuk memperoleh layanan gratis. 

“Sampai saat ini, crisis center berupa layanan fisioterapi gratis untuk pasien BPJS masih terus berjalan. Ada beberapa provinsi yang melakukan langkah ini. Ini bentuk spontanitas para fisioterapis di daerah, karena bukannya kami tidak mau melayani pasien, hanya saja peraturan baru ini yang menghalangi kami dalam memberikan pelayanan maksimal,” tegas Rendy.

Selain meminta adanya pencabutan peraturan baru dari BPJS Kesehatan, IFI juga menuntut perubahan alur layanan medis yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Dalam peraturan ini, pasien diwajibkan mengunjungi dokter rehabilitasi medik terlebih dahulu sebelum memperoleh tindakan dari fisioterapis, dimana alur ini dinilai merepotkan dan berbelit-belit. 

“Setelah masalah BPJS selesai, kami akan melakukan dialog dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) tentang masalah etik, karena permasalahan rehabilitasi medik ini menyangkut masalah etik, sedangkan di BPJS yaitu masalah tidak digunakannya standar fisioterapi,” ujar Rendy.

Penulis  : Rerre
Editor    : Wahyu Physio

Posting Komentar

0 Komentar