IFI Jelaskan Persoalan Fisioterapi dan BPJS Kepada Komisi IX DPRRI

Kesalahan BPJS dalam memahami fisioterapi dan rehabilitasi medik berdampak luas pada terhambatnya pelayanan fisioterapi di berbagai daerah dan potensi dihadapkannya fisioterapis dengan masalah hukum karena bekerja diluar standar profesi sebagaimana diamanatkan perundangan.

Usai RDPU Ketua Umum IFI menyerahkan dokumen kepada Ketua Komisi IX DPRRI

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), sebagai organisasi resmi profesi fisioterapi di Indonesia. Senin ( 8/10/2018 ) berlangsung rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi IX DPRRI, dengan agenda pembahasan permasalahan fisioterapi dan BPJS. Hadir dalam RDPU tersebut Ketua Umum dan Pengurus Harian PP IFI, Ketua Kolegium Fisioterapi Indonesia, perwakilan rumah sakit di Jakarta dan Sulawesi. Sedangkan dari komisi IX dihadiri Ketua Komisi IX dan anggota komisi dari beberapa fraksi. 

Baca Berita Terkait Sebelumnya :

• Dilema Peraturan BPJS Kesehatan Bagi Fisioterapis
• Gesekan BPJS Kesehatan dan Ikatan Fisioterapi Indonesia Berlangsung Sejak 2014
• Kontroversi BPJS Kesehatan dan Fisioterapi, Mediasi Selalu Temui Jalan Buntu
• Seperti Inilah Aturan Baru BPJS Kesehatan
• Protes Aturan Baru BPJS Kesehatan, Ikatan Fisioterapi Indonesia Temui Anggota DPR

Dalam pertemuan tersebut ketua umum IFI, Ali Imron memaparkan sejarah, definisi dan kewenangan fisioterapi beserta perundangan yang mengatur pelayanan fisioterapi serta permasalahan yang dihadapi oleh profesi fisioterapi di era BPJS saat ini. "Permasalahan muncul saat BPJS mengeluarkan perdir yang mengatur pelayanan fisioterapi harus melalui dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik", papar Ali Imron. "Itu muncul akibat kesalahan dalam memahami apa itu fisioterapi dan dimasukkannya fisioterapi ke dalam bagian dari rehabilitasi medik", imbuhnya. 

Dalam RDPU tersebut IX menanyakan tentang apa itu fisioterapi dan apa itu rehabilitasi medik. Di akhir pertemuan ketua komisi IX berterima kasih kepada IFI dan mangatakan masukan dari IFI dapat dijadikan bahan baru untuk meninjau ulang Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

“Nampaknya kita sudah mulai mendapatkan pemahaman. Bahwa permasalahannya, keinginan dari kawan-kawan ini, Perdir tadi diubah untuk memasukkan konsep fisioterapi tidak harus melalui rehab medik. Walaupun sebetunya ini adalah domainnya pemerintah, tapi ini kita mendengarkan masukan dari bapak-bapak semua," ungkap Dede, usai RDPU.

Dikonfirmasi sesaat setelah pertemuan, Ali Imron mengatakan meskipun sifatnya RDPU namun banyak hal yang kita dapat dari pertemuan tersebut, "IFI dapat menjelaskan apa itu fisioterapi dari berbagai sisi termasuk regulasi yang telah mengaturnya sebagai profesi mandiri. kami sampaikan bahwa dengan dimasukkannya fisioterapi dalam rehabilitasi medik selain tidak memiliki landasan hukum justru akan menambah cost pelayanan, dan Akan diagendakan lagi rapat dengar pendapat lanjutan untuk membahas ini".

Infokom IFI